index

Untitled Document

Setelah Di Syahkan UU PKDRT, Lalu Apa Langkah Berikutnya

Forum Parlemen Indonesia untuk kependudukan dan Pembangunan Bekerjasama dengan UNFPA mengadakan lima seri Round Table Discussion tentang Sosialisasi Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Bulan Januari – Februari 2005 dengan mengundang anggota DPR – RI , pihak pemerintah, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, institusi pendidikan serta lembaga internasional (lihat table 1) untuk memperoleh peta dalam membangun strategi untuk mensinergikan upaya sosialisasi supaya tidak terjadi tumpang tindih target program sosialisasi pada perjalanannya. Kegiatan RTD ini dihadiri sejumlah organisasi perempuan, organisasi masyarakat, DPR, Pemerintah, Institusi Pendidikan dan Lembaga International seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Organisasi Perempuan PKTP	Organisasi Masyarakat	DPR	Pemerintah	Institusi Pendidikan	Lembaga International
1	Mitra Perempuan	Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI)	Komisi III	Menneg PP	PSW UIN Syarif Hidayatullah	UNFPA
2	LBH Apik	Pengajian Al - Hidayah	Komisi VI	Menkes
3	Komnas Perempuan	WKRI	Komisi VII	Mensos
4	Yayasan Kesehatan Perempuan	BMOIWI	Komisi VIII	Dep. Hukum dan Ham
5	Yatriwi	PP Muslimat NU	Komisi IX	Bappenas
6	Koalisi Perempuan Indonesia - Jabotabek	PGI	Komisi X	Mabes Polri
7	KEPPAK Perempuan	Kowani	IFPPD	Dep. Kehakiman
8	Rahima	Nasyiatul Aisyiyah		Kejaksaan
9		Rindang Banua		RSPAD Gatot Subroto
10		SIKAP		RSCM
11		ICMI		Komnas HAM
12		P2TP2A
13		Forum Gender dan Lingkungan

Hasi Terpenting RTD P-KDRT adalah sebuah peta lembaga yang melakukan sosialisasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik organisasi perempuan, organisasi masyarakat, pemerintah, DPR dan Institusi Pendidikan, RTD P-KDRT juga berhasil mengidentifikasi potensi sosialisasi masing-masing lembaga (lihat table 2)

No.	Institusi	Aktivitas yang telah dan akan Dilakukan
1	Anggota DPR RI, Komisi X	Siap untuk menjadi saluran memperjuangkan implimentasi UU P-KDRT
2	Anggota DPR RI, Komisi III	Telah melakukan rapat kerja dengan pihak kepolisian dan menanyakan sampai sejauh mana implimentasi UU P-KDRT dari pihak kepolisian.
3	Anggota DPR RI, Komisi VII dan VIII	Kunjungan kerja dan sosialisasi ke daerah
4	Anggota DPR RI, Komisi IX	Mendesak Departemen Kesehatan dan Departemen Transmigrasi untuk turut mensosialisasikan UU P-KDRT
5	Menneg PP	Telah melakukan Koordinasi dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yaitu Menneg PP, Mensos dan Menkes
6	Departemen Sosial	Menyiapkan rumah aman(shelter) untuk korban KDRT
7	Departemen Kesehatan	Mensosialisasikan UU P-KDRT di unit Depkes melalui buletin per triwulan
8	Dep. Hukum & Kehakiman	Mengadakan Trainer of Trainer (TOT) dan workshop untuk aparat penegak hukum dan pemerintah
9	Bappenas	Membuat rancangan Pembangunan Jangka Menengah serta memasukan isu gender berkaitan dengan P-KDRT
10	Maber Polri	Mensosialisasikan kepada anggota kepolisian dan membuat petunjuk teknis dalam menghadapi korban-korban KDRT
11	RSPAD Gatot Subroto	Memberikan Fasilitas counselling bagi korban KDRT
12	Komnas Perempuan	Membangun Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan mendorong munculnya Perda didaerah
13	LBH Apik	Melakukan sosialiasasi kepada komunitas nelayan, sekolah menengah, radio, televisi serta leaflet.
14	Jaker Perempuan dan Anak	Melakukan pendampingan dan kampanye di Pengadilan
15	Pusat Studi Wanita Universitas Islam Hidayatullah	telah memiliki tenaga ahli dan memberikan pelatihan pemberdayaan perempuan khususnya tentang UU P-KDRT yang sasarannya adalah mahasiswa
16	Wanita Katolik R I	Mempunyai Shelter untuk korban KDRT, Memberitahukan telah beredar Surat Gembala tentang "Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki sebagai Citra Allah" dikalangan umat katolik
17	Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia(BMOIWI)	Memberikan penyuluhan 100 mubaligh tentang KDRT dan berencana memberikan TOT untuk anggota BMOIWI
18	ICMI	Memiliki Wisma Sakinah yang khusus untuk perempuan
19	Kowani	Mengusulkan Amandemen UU Perkawinan
20	Rahima	Mengadakan pelatihan-pelatihan tentang sosialisasi UU P-KDRT
21	Rindang Banua	Melakukan home visit dan berencana melakukan TOT

RTD – P-KDRT juga mampu memetakan fokus kerja masing-masing lembaga, Ada empat fokus kerja masing masing lembaga, yaitu sosialisasi, konseling, pendampingan dan kajian, RTD P-KDRT juga membuat beberapa catatan penting.

Pertama kita mengetahui telah keluar surat gembala berkaitan dengan KDRT,

Kedua Tingginya kebutuhan memiliki dokumen pro kontra substansi UU P-KDRT.

Ketiga terbatasnya alokasi anggaran pemerintah berkaitan dengan sosialisasi UU P-KDRT.

Keempat Tingginya kebutuhan untuk melakukan sosialisasi kepada ulama, tokoh masyarakat dan legislatif di propinsi dan kabupaten.

Kelima Tingginya kebutuhan utnuk melakukan pemantauan implementasi UU P-KDRT oleh lembaga aparat penegak hukum

Keenam Tingginya permintaan agara Menneg PP menjadi leader sector melakukan koordinasi, desiminasi informasi dan distribusi sumber daya lainnya kepada lembaga-lembaga yang melakukkan sosialisasi UU P-KDRT.