Sejak reformasi bergulir di Indonesia, barometer sosial menunjukkan bahwa arah pembangunan nasional belum dapat memuaskan semua pihak. Perbaikan kesejahteraan masyarakat masih belum dirasakan. Awam selalu mendengar kambing hitam permasalahan adalah kompleksitas dampak pembangunan selama Orde Baru. Ironisnya, program-program di masa Orde Baru justru pernah gemilang dan bahkan diakui dunia.

Awam bahkan mulai mengakui kehidupan di masa Orde Baru dirasakan lebih aman dan nyaman.Tantangan pembangunan yang tadinya diawali krisis moneter Asia, karena lamban penanganan moneter, tatanan lainnya yang masih sehat, ikut terimbas sakit. Dalam menghadapi ketidakpastian, pemerintahan terdahulu melakukan penghematan dan penjualan aset negara yang dampaknya justru menyebabkan stagnasi pembangunan.

Salah satu bentuk stagnasi adalah menghilangnya komitmen bangsa dalam mengendalikan jumlah penduduk Indonesia yang besar. Ini bukan saja disebabkan keterbatasan anggaran, akan tetapi juga pergeseran perhatian dalam keluarga berencana (KB). Pendekatan, yang awalnya pendekatan demografi telah bergeser menjadi pendekatan kesehatan reproduksi.

Pendekatan demografi pada dasarnya meletakkan KB sebagai faktor penentu untuk mengubah dan mempengaruhi jumlah dan struktur penduduk melalui kesertaan pasangan suami istri dalam pemakaian alat kontrasepsi. Partisipasi mereka memberikan kemampuan pasangan tersebut menetapkan jumlah anak.

Sebaliknya, pendekatan kesehatan reproduksi lebih menekankan proses pengambilan keputusan pasangan untuk bereproduksi secara bertanggung jawab dan sehat. Pendekatan ini muncul sejak semakin meningkatnya ancaman HIV/AIDS, dan mungkin ditujukan untuk menghilangkan unsur keharusan dari pendekatan demografi.

Pendekatan demografi populer setelah Perang Dunia II, yaitu sekitar tahun 1950-an. Paradigma ini bertolak dari kekhawatiran bahwa dunia tidak akan mampu mendukung jumlah penduduk yang sangat besar. Pusat ancaman dunia datangnya dari negara-negara miskin dimana penduduknya tumbuh pesat.

Fokus perhatian waktu itu diarahkan pada upaya menunda waktu pelipatan dua pada pertambahan penduduk. Paradigma saat itu menegaskan bahwa guna mencapai pembangunan kesejahteraan yang adil, masing-masing negara harus menjalankan keluarga berencana (KB).

Banyak negara berkembang di Asia kemudian melaksanakan KB. Negara yang serius menangani pertumbuhan penduduk akhirnya mampu mening-katkan kesejahteraan bagi warga penduduknya. Sukses dari semua macan Asia dimulai dengan penataan kependudukan melalui KB.

Ronald Freedman pernah menjelaskan arti penting KB dalam bukunya, “Fertility and Family Planning in Taiwan”, menggambarkan betapa KB dalam waktu yang relatif singkat mam-pu mengubah jumlah dan struktur penduduk Taiwan menjadi lebih produktif dan sejahtera. Negara-negara yang sekarang ini telah mencapai kemajuan dalam pembangunan umumnya negara-negara yang berhasil melaksanakan KB secara konsisten. Indonesia yang pernah kondang dalam program KB dan kependudukan, hanya karena terpaan krisis Asia, belum mampu keluar dari kemelut.

Hal ini mungkin disebabkan jumlah dan struktur penduduk Indonesia yang belum ramping, diperburuk oleh beban tambahan akibat krisis dimana hampir separuh dari penduduk secara nominal menjadi miskin. Kita semua perlu mewaspadai terhadap ancaman yang datangnya dari kemungkinan munculnya ledakan bayi kedua. Dampak ledakan kedua dapat mengganggu upaya pemulihan ekonomi.

Dari data kependudukan seperti sensus-sensus penduduk yang ada, ledakan bayi yang pertama adalah sekitar setelah Indonesia merdeka. Sekitar tahun 1950-1970, rata-rata anak per perempuan usia 15-49 tahun naik dari 5,6 anak di tahun 1950 menjadi 6,1 anak di tahun 1960. Sejak KB mulai dikenalkan pemerintah di awal tahun 1970-an, rata-rata anak kembali menurun menjadi 5,7 anak. Bukti menunjukkan bahwa rata-rata anak terus menurun di tahun 1980 menjadi 4,7 anak. Kemudian, tahun 1990 menjadi 3,3 anak (Lihat gambar!).

Sumber: Data secara kasar diperkirakan kembali berdasarkan angka kelahiran dan kematian kasar dari sensus penduduk tahun-tahun 1920, 1930, 1940, and 1950, dari Widjojo Nitisastro, “Population Trends in Indonesia”; Data tahun 1960 dirujuk dari 1973 FM Survey; data tahum-tahun 1970, 1980, dan 1990 dihitung dari Sensus Penduduk 1970, 1980, dan SDKI 1991, 2005.

Kecenderungan rata-rata anak menurun terus menjadi 2,6 anak pada tahun 2000. Hasil penelitian, seperti Survei Demografi dan Kesehatan Indo-nesia (SDKI) memperkirakan angka 2,4 anak dicapai di tahun 2004. Apabila momentum penurunan berlangsung terus, angka 2,1 dapat dicapai sekitar tahun 2010-15. Suatu angka keramat yang ditunggu-tunggu untuk dapat memuluskan jalan pembangunan ke depan.

Terus menurun?

Benarkah akan terus menurun? Perlu diingat bahwa angka-angka penurunan di atas adalah hasil keputusan pasangan usia subur di masa sebelum berlangsung reformasi. Sebaliknya, sejak reformasi komitmen pemerintah pada KB dapat dikatakan sangat kurang.

Akibatnya, partisipasi penduduk pada KB juga melemah. Dengan struktur kendali komitmen dan operasional sekarang ada di pemerintahan kabupaten/kota, apabila keadaan tersebut dibiarkan berlangsung lama maka rata-rata anak tanpa dirasakan akan meningkat. Ironisnya, peningkatan jumlah rata-rata anak baru diketahui terlambat.

Katakan saja terjadi kenaikan 0,2 anak secara rata-rata nasional. Angka yang hampir tidak ada artinya. Namun apabila angka ini dikalikan dengan jumlah perempuan di kelompok usia subur angka ini akan menjadi angka yang cukup berarti untuk menjadi potensi penganggu dalam pembangunan nasional maupun daerah.

Gangguan yang harus dihadapi oleh pemerintahan mendatang dalam bentuk permintaan pelayanan dan penyediaan sarana yang diperlukan bagi generasi baru ini. Desakan ini akan terus ada sampai mereka sudah melalui seluruh siklus hidup mereka.

Pertanyaan selanjutnya, di mana kenaikan 0,2 anak tersebut akan muncul? Sulit untuk menentukan penyebarannya. Ledakan bayi akan muncul di kabupaten/kota yang paling sedikit memberikan perhatian dan yang paling rendah partisipasi warganya ber-KB. Apabila hal ini tidak disadari oleh pemimpin di kabupaten/kota, keberadaan generasi ledakan bayi dapat mengganggu pemerintah daerah.

Perlu digarisbawahi bahwa apabila kekeliruan ini dikoreksi, tindakan itu perlu dilakukan dengan hati-hati. Dalam menghentikan angka kelahiran yang terlanjur mencuat naik, ibarat seorang pengemudi yang menambah kecepatan kendaraan dan tiba-tiba harus berhenti.

Hal ini akan menyebabkan seluruh isi kendaraan pasti tumpah. Dalam skala penurunan kelahiran, semakin pendek rentang waktu menurunkannya maka semakin bergejolak dampak yang akan ditimbulkan. Sementara itu, negara masih berkutat untuk memenuhi keperluan dari generasi ledakan bayi pertama (1950-70).

Kita semua perlu menyadari bahaya dari sebuah kenaikan rata-rata anak. Kerjasama sektoral dan daerah perlu disiapkan. Walau sisi kesehatan reproduksi tetap mendapat perhatian, fokus program hendaknya segera dikembalikan ke pendekatan demografi.

Sebagai sebuah program, KB dapat mencapai dua sasaran sekaligus. Pertama, untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita dan pria. Kedua, untuk menciptakan jumlah dan struktur umur penduduk yang ideal sebagai sumber daya manusia yang lebih produktif dan sejahtera.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Sri Pamoedjo Rahardjo, pengamat sosial dan ekonomi, mendapat gelar Doctor of Philosophy di bidang Sosiologi dari Florida State University, Amerika Serikat mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), kemudian diangkat menjadi Direktur Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pertemuannya dengan Dr. Henry J. Mosley dari John Hopkins University tahun 1982 di Jakarta, waktu itu menjabat pimpinan Ford Foundation menguatkan niatnya untuk terjun di bidang kesehatan, dimana beliau percaya bahwa ilmu kedokteran tidak dapat lepas dari disiplin ilmu sosial. Fleksibilitas terapan disiplin ini mengubah sudut pandangnya hingga kini dimana tidak ada ilmu pengetahuan yang mampu berdiri sendiri. Pernah menjabat sebagai Pembantu Asisten Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, kemudian di Asian Development Bank, Manila sebagai Population Sp ecialist, menangani program dan proyek2 kesehatan di kawasan kerja Asian bagian Timur. Saat krisis moneter melanda Indonesia, Dr. Sri Pamoedjo Rahardjo bergabung dengan konsorsium lembaga-lembaga swadaya masyarakat Indonesia, Community Recovery Program Foundation, dengan mandat untuk mengelola jaring pengaman sosial (JPS) untuk kelompok masyarakat yang terkena dampak krisis, tiga hal dapat ditumbuhkan: pengelolaan yang transparan, peran jaringan dengan lembaga-lembaga swadaya setempat dalam mengelola program, dan pembinaan kepercayaan donor melalui sebuah konsorsium. Terakhir selama beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif, American-Indonesian Exchange Foundation (AMINEF), lembaga dwi kebangsaan yang mengelola program